PKP Sosnas NSUP

Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan Berkelanjutan

Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 27 April 2016

Kebutuhan Dasar Dalam Amanat Konstitusi Uud 1945

AMANAH KONSTITUSI

Pasal 31 Ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Pasal 28 H Ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan  pelayanan kesehatan

Pasal 34 Ayat 3

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan....”

Pasal 28 H Ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat .....

REALITA

Memperoleh sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan Diupayakan memperoleh alokasi sebesar 5% dari total APBN 2016 atau kurang lebih Rp100 Triliun

Perumahan  hanya mendapatkan kurang dari 1% APBN maupun APBD

•Menuju Pencapaian Target 

Sustainable Development Goals (SDGs)

KOTA TANPA KUMUH 2025

RPJPN 2005-2025

Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;

SDGs 

•§Perumahan dan pelayanan dasar layak, aman, dan terjangkau untuk semua, termausuk peningkatan kualitas permukiman kumuh.

§Manajemen perencanaan permukiman yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan  dengan mengedepankan partsipasi masyarakat;

§Akses universal dan pemerataan terhadap air minum yang terjangkau.

§Akses universal dan pemerataan terhadap sanitasi layak, bebas BABS, dengan memperhatikan kesetaraan gender. 

untuk lengkapnya silahkan klik https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGcDhobjI2RFl5dWs