PROGRAM KOTAKU KOTA TANPA KUMUH

PROGRAM KOTAKU 

KOTA TANPA KUMUH 

Latar Belakang

1.Tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara.

       Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2.Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah kota/ kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

3.Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.

Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Pengertian PROGRAM dan Defenisi "Kumuh"

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung  tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Selanjutnya...https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGR2J2MnRIbjV3SDQ

Read More

Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya “Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh sebagai Jalan Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan”

Keynote Speech   Direktur Jenderal Cipta Karya

“Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh sebagai Jalan Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan”

Urbanisasi

Dunia

Saat ini 54% populasi dunia tinggal di perkotaan.

Pada tahun 2050, bertambah menjadi 66%. (UN)

Indonesia

Tingkat pertumbuhan penduduk  di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari pertumbuhan penduduk nasional : 1,17% per tahun.

2015 :  59,35% penduduk sudah hidup di kota

2045 : 82,37% penduduk akan hidup di kota

Isu Kawasan Permukiman

•   Meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, menuntut penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai
• 
  
•     Disisi lain, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan daya dukung lahan menjadi kendala penyedian prasarana dan sarana dasar, yang memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh
• 
  
•    Untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan inovatif dan tepat sasaran

selanjutnya....https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGckU0NVF5dy1iQmc

Read More

KOLABORASI STAKEHOLDER (PT) DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DI KOTA MALANG

KOLABORASI STAKEHOLDER (PT) DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DI KOTA MALANG

PERMASALAHAN 

KAWASAN KUMUH MALANG

vKondisi tingkat ekonomi warga yang cukup rendah di wilayah kumuh

vHistoris demografi, tinggal di lokasi yang sama lintas generasi

vTopografi dan Sungai yang membelah Kota Malang

vBelum optimalnya monitoring pengendalian bangunan mulai dari IMB sampai menjadi bangunan

vMalang sebagai kota yang “menarik”

KONSEP PENANGANAN 

KAWASAN KUMUH MALANG

vPenetapan isu bebas kawasan kumuh dengan spesifik motto yang “Khas dan Unik” serta “Menginspiratif” bagi seluruh warga Malang.

vMemperkuat sinergitas koordinatif yang solid antar  SKPD, SATKER dan Peran Stakeholder (7 indikator kumuh)

vAdanya Perencanaan berbasis survey inventarisasi, masukan masyarakat, menjadi produk perencanaan yang praktis, implementatif dan menginspirasi partisipasi warga.

selanjutnya....https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGMFBhSmhYUEVOa0U

Read More

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015)

LATAR BELAKANG

1.PMK 214/PMK.05/2014 tentang Bagan Akun Standar :

Akun belanja untuk Kementerian Negara/Lembaga yang disediakan dalam pelaksanaan APBN terdiri dari :

a.Belanja Pegawai;

b.Belanja Barang;

c.Belanja Modal;

d.Belanja Bantuan Sosial.

2.Sesuai dengan undang-undang sektoral, beberapa Kementerian Negara/Lembaga mendapat penugasan untuk melaksanakan kegiatan yang sifat dan karakteristik kegiatannya berupa bantuan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

3.Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, terdapat kendala bagi Kementerian Negara/Lembaga mengingat kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai karakteristik seperti bantuan sosial namun tidak dapat dikategorikan sebagai Belanja Bansos sedangkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme yang ada terdapat kendala terkait dengan rentang kendali atas pelaksanaan kegiatan yang dapat berakibat pada tata kelola keuangannya.

4.Kebutuhan peraturan untuk pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan amanat undang-undang terkait pemberian bantuan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBN dan dalam rangka meningkatkan governance sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

PRINSIP DASAR PENGATURAN

1.Belanja Berdasarkan Prestasi Kerja

Belanja dibayarkan ke penerima hak atau penyedia barang/jasa berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau kemajuan prestasi kerja. Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, pada tahap awal diberikan sesuai dengan besaran persentase yang diatur dalam PMK, namun untuk pembayaran pada tahap berikutnya dilaksanakan sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan.

2.    Belanja tidak bersifat lumpsum

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan menyetorkan sisa dana dimaksud ke Kas Negara

3.    Pemisahan Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Menteri Keuangan Sebagai BUN

Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai kewenangan di dalam penyusunan Pedoman Umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum dimaksud selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Pedoman Teknis oleh KPA. Menteri/Pimpinan Lembaga juga mempunyai kewenangan di dalam menentukan bentuk Bantuan Pemerintah Lainnya.

4.    Transparansi dan Akuntabilitas

Pengaturan mengenai bukti-bukti belanja yang harus disimpan oleh penerima bantuan, serta pernyataan dari penerima bantuan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan sisa dana.

5.    Penyusunan PMK secara lengkap

PMK disusun mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan  pelaporan keuangan.

6.Perlindungan bagi PPK

Pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan tanggung jawab dari penerima bantuan, oleh sebab itu semua bukti-bukti transaksi belanja disimpan oleh penerima bantuan.

Selanjutnya....https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGTXVFRHNIM21wSG8

Read More

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan

Agraria

Isu Pokok:

Upaya Eksplorasi Pemamanfaatan Sumber Daya Agraria Untuk Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tatat Ruang

Isu Pokok:

Desain Pengelolaan Lingkungan Untuk Menciptakan Pembangunan yang Keberkelanjutan.

Pertanahan

Isu Pokok:

Administrasi Pertanahan, Kepemilikan bidang, Kawasan.

SUMBERDAYA ALAM (AGRARIA)

SDA: segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

§komponen biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme)

§komponen abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah)

Selanjutnya.....https://drive.google.com/open?id=0B656fJBa8OCGUnQxTmpHTXVVLWs

Read More